BERITA

 BIAK — Bupati Supiori, Heronimus Mansoben, menghadiri Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Papua dan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tahun 2026 di Swiss-Belhotel Biak, Rabu (21/10/2026). Forum ini membahas penguatan pengawasan serta penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. 

Dalam sambutannya, Bupati Supiori menekankan pentingnya pemutakhiran data dan koordinasi pengawasan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Ia berharap peserta memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyelesaikan kendala teknis serta mendorong penuntasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. 

Pada kesempatan yang sama, sambutan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, dibacakan oleh Bupati Biak Numfor. Gubernur menekankan bahwa pengawasan harus mendukung perbaikan tata kelola dan memastikan anggaran daerah memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Dalam naskah sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Daerah Provinsi Papua, Inspektorat Kabupaten Supiori, Inspektorat Kabupaten Biak Numfor, serta seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan kegiatan. 

Menurut Gubernur, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya program. Anggaran pendidikan harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, anggaran kesehatan harus memperbaiki pelayanan, dan program pemberdayaan ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

“Setiap rekomendasi harus ditindaklanjuti dengan jelas, setiap permasalahan harus diselesaikan sesuai ketentuan dan setiap kelemahan tata kelola harus menjadi bahan perbaikan agar tidak terulang kembali,” demikian penegasan Gubernur dalam naskah sambutannya. 

Gubernur juga meminta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai bagian dari budaya kerja perangkat daerah. Pengendalian tersebut perlu diterapkan sejak perencanaan, pelaksanaan anggaran, hingga evaluasi program agar potensi penyimpangan dapat dicegah lebih awal. 

Dukungan terhadap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) turut menjadi perhatian. Pemerintah kabupaten dan kota bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah diminta menyediakan dukungan sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, dan anggaran yang memadai agar inspektorat dapat menjalankan pengawasan, pembinaan, serta pendampingan secara profesional dan independen. 

Sejalan dengan itu, inspektorat diharapkan meningkatkan pengawasan berbasis risiko dan mengutamakan pencegahan. Koordinasi dengan lembaga pemeriksa, aparat penegak hukum, dan seluruh perangkat daerah juga perlu diperkuat untuk memastikan perbaikan berjalan berkelanjutan. 

Gubernur menegaskan bahwa integritas harus dimulai dari pimpinan. Kepala daerah dan kepala perangkat daerah diminta menjadi teladan dalam kejujuran, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap peraturan untuk mendukung visi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni atau Papua CERAH. 

Melalui forum tersebut, setiap rekomendasi diharapkan diterjemahkan menjadi tindakan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengawasan berkontribusi langsung terhadap perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. - Diskominfo