ARTIKEL KEGIATAN

SOSIALISASI PERPRES NO. 16 TAHUN 2018 DAN PENGGENALAN SIRUP VERSI 2.3 & SPSE VERSI 4.3 BAGI PENGGUNA ANGGARAN PPK. PEJABAT PENGADAAN, POKJA PENILAIAN PJPHP, PPHP, SERTA PELAKU USAHA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI.

Kegiatan ini bertempat di hotel Sapuri indah yang berada di Wilayah Distrik Supiori Timur, dari tanggal 25 sampai dengan 26 maret 2019. Kegiatan sosialisasi PERPRES No.16 tahun 2018 dan penggelola sirup versi 2.3 dan SPSE versi 4.3 bagi Pengguna Anggaran, PPK ( Penjabat Pembuat Komitmen), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan PJPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan), PPHP ( Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan), APIP serta pelaku usaha di lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori. Adapun narasumber yang memberikan materi dari lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) Mujiono, ST.MM dan narasumber dari LPSE Provinsi Papua.

Perpres NO. 16 tahun 2018 adalah layanan pengelolaan teknologi Informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang / jasa secara elektroknik,  arah kebijakan Pemerintah dan Penyedia untuk melakukan program – program pemerintah, arah kebijakannya ke situ, aturannya dan panduannya di situ, landasannya juga. Pelaku usaha ada yang menyediakan pekerjaan yaitu pemerintah, ini diatur di dalam sistem. Jadi pelaku usaha itu nanti diarahkan ke SIKAP ( sistim informasi kinerja penyedia), Pemerintah diarahkan ke SIRUP ( sistim informasi rencana umum pengadaan), ini pedoman dasar yang harus dipahami, artinya setiap pengusaha harus mengidentifikasi persyaratan dan dokumen yang terkait dengan usahanya kedalam sistem yang disebut SIKAP karena SIKAP jadi landasan bagi SIRUP untuk menentukan sejauh mana Program Perpres No.16 Tahun 2018 ini boleh berlangsung. Kemudian di SIRUP sendiri, SIRUP adalah bagian dari sistim yang menginput yang terdata tentang semua kegiatan pemerintah yang nanti dilakukan oleh pelaku usaha itu di dalam SIRUP, semua kegiatan pemerintah harus di Input kedalam SIRUP. Antara SIRUP dan SIKAP ada yang menjembatani yaitu LPSE, karena itu dikelola oleh ULP dalam hal ini POKJA yang menjadi fasilitator untuk menghubungkan SIKAP dan SIRUP. Itulah pemahaman dasar sesungguhnya yang terjadi dan akan kita lakukan.

Dampak positif bagi pelaku usaha dengan adanya SIRUP (Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan) dan SIKAP ( Sistim Informasi Kinerja Penyedia) ini pelaku usaha di Supiori bisa melakukan tender/ lelang dimana saja di seluruh Indonesia, sehingga terbuka ruang tanpa batas untuk melakukan tender/ lelang dimana saja. Ketika SIRUP ini dibuka, Kabupaten Supiori akan terbaca dimana saja di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu orang dari mana saja boleh mendaftarkan/ ikut proses – proses yang berlangsung di situ, sehingga ULP dalam hal ini Pokja hanya memfasilitasi tentang sistim dan pada saat di putuskan bahwa seorang pengusaha maka kelengakapan dokumen dilengkapi di situ. Inilah kemudahan bagi pengusaha sehingga apa yang diminta oleh POKJA untuk segerah menginput SIKAP segerah dipenuhi agar proses pelelangan Kepres ini bisa berlangsung kepada siapa saja dan kapan saja. Suatu saat lelang bisa dilakukan dimana saja bahkan dirumah bisa ikut pelelangan dan tender dimana saja. Untuk itu kemampuan teknologi Informasi (TI) ini sangat di perlukan untuk kita semua, terlebih pengusaha harus memahami TI dan apabila sudah masuk dalam SIKAP maka nanti apa yang dikawatirkan oleh pengusaha lokal selama ini pasti tidak akan terjadi. Jadi pengusaha harus terkafer dalam SIKAP maka SIKAP yang akan mengatur tentang penunjukan berdasarkan kriteria yang berlaku. oleh sebab itu Plt Sekda Kabupaten Supiori Drs.Sahrul. Hasanudin.Nunsi,M.Si menyampaikan kepada POKJA/ULP bahwa  selama  dua hari sudah canankan satu komitmen akan dilakukan proses pengadaan barang /jasa dengan positif dengan  sungguh- sungguh, oleh sebab itu merupakan tanggung jawab moril yang harus dilakukan dengan  sungguh – sungguh,  jangan sampai ada keluhan  terjadi supaya berlangsung dengan mekanisme yang baik. (Ts)

 

 

Kolom Pencarian

Link Website Terkait

    papua.jpg lpse.jpg bps.jpg

Kolom Download