ARTIKEL KEGIATAN

SOSIALISASI PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI

Pada tanggal 24 September 2018, di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Supiori, di laksanakan kegiatan sosialisasi penyususnan  sasaran kerja PNS yang selama ini dianggap belum bekerja dengan efektif dengan efesien apalagi ditambah dengan pelayanan – pelayanan yang masih jauh dari harapan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS bertujuan meningkatkan prestasi dan kinerja PNS. Peraturan Pemerintah ini merupakan penyempurnaan dari PP nomor 10 tahun 1979, tentang penilaian pelaksaaan pekerjaan PNS yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum. Adapun prestasi kerja PNS akan dinilai berdasarkan 2 unsur penilaian yaitu :

1. Penilaian SKP yaitu : rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh  Pegawai Negeri Sipil.

2. Perilaku kerja yaitu : setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Peraturan pemerintah ini mengsyaratkan setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi. SKP itu memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurung waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Sebetulnya pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki kinerja PNS melalui pembinaan PNS dengan sistem prestasi kerja. Melalui peraturan ini dapat memacu semangat dan kemauan dari PNS untuk lebih meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam melaksnanakan tugas sehari – hari yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan PNS berkinerja tinggi. Adapun tata cara penyususnan SKP  yaitu: 1. Setiap PNS wajib menyususn SKP berdasarkan RKT Instansi. Dalam penyususnan SKP harus memperthatikan hal – hal yaitu : jelas, dapat diukur, relevan, dapat dicapai dan memiliki target waktu. 2. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai.setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). 3. PNS yang tidak menyusun SKP di jatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. Demikian sambutan Bupati supiori yang di sampaikan oleh Wakil Bupati Supiori  Bapak Onesias Rumere, S.Sos. Kegiatan ini dihadiri oleh 100 peserta.(Ts)

Kolom Pencarian

Link Website Terkait

    papua.jpg lpse.jpg bps.jpg

Kolom Download