ARTIKEL KEGIATAN

RAPAT PARIPURNA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN TAHUN 2018 MASA SIDANG KE - 1 DPRD KABUPATEN SUPIORI

Suasana area kantor DPRD kabupaten Supiori, senin 15 juli 2019 terlihat ramai, yang dipadati oleh kendaraan yang digunakan oleh beberapa OPD yang ikut menghadiri pembukaan Rapat Paripurna atas materi LKPJ Bupati Supiori akhir tahun 2018. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari,  yang bertempat di gedung DPRD Kabupaten Supiori. Rapat Paripurna ini di hadiri oleh Bupati Supiori Drs. Jules F Warikar,  MM, Wakil Bupati Supiori, Plt Sekda Kabupaten Supiori,Asisten Satu kabupaten Supiori, Ketua DPRD kabupaten Supiori, anggota DPRD, seluruh kepala SKPD/OPD yang ada dikabupaten Supiori, 5 Kepala Distrik yang berada diwilayah kabupaten Supiori, dan undangan yang turut ikut ambil bagian. Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati atas pelaksanaan program tahun anggaran 2018 yang merupakan amanat Undang – Undang nomor 9 tahun 2015 dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi Daerah yang merupakan penjelmaan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Daerah. Berdasarkan Undang –undang tersebut, maka laporan keterangan pertanggungjawaban bupati menjadi agenda penting yang harus disampaikan kepada kepada masyarakat melalui DPRD lewat sidang Paripurna dewan yang dilaksanakan setiap tahun kerja. Sebagai gambaran umum tentang hal – hal yang disampaikan dalam garis besar LKPJ tahun 2018 antara lain:  keadaaan jumlah penduduk, bidang pemerintah, bidang ketenagakerjaan, bidang pendidikan, potensi ekonomi daerah, perindustrian, energi dan Kontruksi. Arah kebijakan daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan rumusan strategi dititik beratkan pada : peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pengendalian pertumbuhan penduduk, penanganan kerawanan dan penangulangan kemiskinan. Perioritas pembangunan tahun 2018 telah dituangkan kedalam rencana kerja pemerintah daerah dan telah di akomodasi dalam bentuk proyeksi kegiatan pada APBD tahun anggaran 2018 dalam gambaran struktur APBD dan penggelolaannya berpedoman pada peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan yang diatur dalam PP 58 tahun 2005 dengan berbasis pada pendapatan dan belanja APBD. Implementasi pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang didalam APBD tahun 2018, telah diklaksanakan melalui mekanisme penyelengaraan urusan pemerintah dengan mengacu pada undang – undang nomor 23 tahun 2014. Demikian pidato keterangan pertanggungjawaban bupati tahun 2018 pada acara rapat paripurna yang berlangsung dengan hikmat dalam ruang sidang DPRD Kabupaten Supiori. (Eda.s)

 

Kolom Pencarian

Link Website Terkait

    papua.jpg lpse.jpg bps.jpg

Kolom Download