ARTIKEL KEGIATAN

KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TAHUN 2018

Sosialisasi kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan berlangsung selama 3 hari di Aula Hotel Sapuri yang di ikuti oleh 5 distrik yang terbagi dalam 38 kampung. Kegitan ini dibuka oleh bapak Wakil Bupati Supiori dan sebagai nara sumber dari Provinsi Papua yaitu Josephine B.Wabiser. SE,MM pada penyampaian materi kepada peserta mengenai prinsip pendampingan perempuan korban kekerasan. Prinsip pendampingan perempuan korban dimanan prinsip – prinsip konseling berwawasan gender antara lain yaitu asas tidak menyalahkan korban, membangun hubungan yang  egaliter (setara), Self Determination (asas mengambil keputusan), Empowerment (asas Pemberdayaan), menjaga kerahasiaan, intervensi krisis. Prinsip – prinsip tersebut bertujuan memberdayakan korban untuk memahami bahwa dirinya yang paling tahu penderitaaan, perasaaan dan pada gilirannya, dia sendirilah yang berhak untuk memutuskan langkah/alternatif apa yang akan diambilnya. Pilihan terbaik untuk dirinya. Selanjutnya Pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan.

 Adapun ciri – ciri perempuan dan laki – laki menurut pandangan masyarakat antara lain : perempuan itu lemah lembut, cengeng, matre, cerewet, setia, ngurumpi, penakut, sedangkan laki – laki yaitu : gagah, kasar, berani, berotot, tabah, rasional suka berkelahi. Bentuk- bentuk ketidak adilan gender antara lain : label negatif, pemingiran ekonomi, subordinasi, beban kerja, dan kekerasan. Pelabelan negatif adalah perempuan identik dengan sumur, dapur, kasur, perempuan muda dirayu, perempuan pencari nafkah tambahan, perempuan emosional, cengeng dan laki – laki kehebatannya dilekatkan pada seksual dan karir serta laki –laki mata keranjang. Beban ganda yaitu: perempuan bekerja mencari nafkah sekaligus mengerjakan tugas rumah tangga, sebagai pendidik anak, pendamping suami sekalius mencari nafkah. Marginalisasi (pemikiskinan ekonomi) yaitu : upah perempuan lebih kecil dari laki – laki dengan asumsi laki – laki menafkahi keluarga, izin usaha perempuan harus diketahui suami, pembatasan kesempatan di bidang pekerjaan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan antara lain : eksploitasi perempuan, pelecehan seksual perkosaan termasuk marital rape, pelacuran, perdangangan perempuan, serangan fisik. Kesetaraan gender adalah penilaian atau penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan laki – laki dan perempuan atas segala peran yang mereka jalankan. Kesamaan kondisi dan status untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak – haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam pembanguanan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Selanjutnya secara nasional hasil penelitian komnas perempuan dari tahun 1998 -2011 terjadi 400.000 kasus kekerasan menimpa kaum perempuan. Sesuai dengan Undang – Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga nomor 23 tahun 2004 Bab III tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan/ penelataran rumah termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ruang lingkup rumah tangga meliputi, suami, istri,dan anak serta orang yang mempunyai hubungan keluarga. Penghapusan KDRT bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Selain itu hak – hak korban berhak mendapat perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokasi, lembaga sosial, atau pihak lainnya. Pada penyampaian materi Ibu Dra. Wasti Wabiser,MM menyampaikan sesuai dengan Undang –Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang –Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dimana anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak –hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhalak mulia dan sejahtera.(Ts).

Kolom Pencarian

Link Website Terkait

    papua.jpg lpse.jpg bps.jpg

Kolom Download