ARTIKEL KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONTRUKSI (SMKK) BALAI JASA KONTRUKSI WILAYAH VII JAYAPURA BEKERJASAMA DENGAN BPD GAPENSI PAPUA

Beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Keselamatan tenaga kontruksi dan itu merupakan salah satu persyaratan bagi setiap penyedia yang akan mengadakan penawaran paket pekerjaan kontruksi, yang  mewajibkan melampirkan dokumen keselamatan  kontruksi. Bila di tahun 2020 tidak ada penyedia jasa  yang tidak melengkapi dengan sistem manajemen keselamatan kontruksi maka dinyatakan gugur (tidak bisa mengikuti pelelangan), ini dikarenakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 07 tahun 2019 dan diperkuat dengan UU Jasa Kontruksi nomor 02 tahun 2017 bahwa setiap pekerjaan konstruksi di lapangan wajib memiliki Sertifikat Keselamatan  Kerja, saat ini  penyedia jasa dan pengguna jasa yang menyelenggarakan pekerjaan konstruksi diwajibkan agar semua tenaga kerjanya harus bersertifikat kompentensi. Mengingat kecelakaan di dunia konstruksi semakin meningkat, karena telah banyak paket di seluruh daerah baik dalam skala kecil maupun skala besar. Untuk itu semua jajaran stekholder yang ada di Kabupaten Supiori yang melakukan pekerjaan konstruksi harus dilengkapi dengan dokumen keselamatan kontruksi.

Kegiatan bimtek ini berlangsung selama tiga hari yakni dua hari para peserta menerima materi, dan hari berikutnya peserta melakukan observasi ke lokasi kegiatan/ proyek yang sedang dibangun, yang selanjutnya dari hasil pengamatan di lapangan tersebut lalu dibuat dalam bentuk makalah yang akan diseminarkan. Peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis ini tidak semua dinyatakan lulus melainkan hanya yang benar – benar memiliki kompentensi bagi para peserta. Dari 40 peserta yang mengikuti kegiatan BIMTEK ini, tidak hanya dari kalangan pengusaha konstruksi saja tetapi juga dari beberapa kalangan yang ada di wilayah Kabupaten Supiori seperti para ASN dan Pengguna Jasa.

Melalui kegiatan ini diharapkan bagi pengusaha konstruksi Papua yang nantinya akan melaksanakan  pekerjaan dilatih bagaimana cara mengatur manajemen administrasi kontrak, serta pengetahuan tentang bagaimana manejerial kontraktor, bagaimana cara membuat kontrak itu dinamakan manejer kontraktor dan akan dilatih untuk menengani pekerjaan dalam skala menegah kecil khusus untuk orang Papua. Para pengusaha yang memiliki CV diharapkan proaktif dengan semua persyaratan agar sesuai dengan Perpres nomor 17 tentang Keberpihakan Penyedia Jasa bagi Orang Asli Papua untuk mengerjakan pekerjaan, bukan hanya persyaratan yang dilengkapi tetapi mutu pelaksanaan pekerjaan perlu ditingkatkan, demikian penyampaian yang disampaikan oleh Yusuf Rachman, ST,MT sebagai Kepala Balai Jasa Kontruksi Wilayah VII Jayapura Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Ibu Clasina Maya, ST,C.SE sebagai narasumber dan turut hadir pula beberapa anggota yang mendampinggi kedua nasarumber dari provinsi tersebut.  (teda.s)      

Kolom Pencarian

Link Website Terkait

    dpmptsp.jpg papua.jpg lpse.jpg bps.jpg

Kolom Download